Mengejutkan! Sekolah Misi Ghana Minta Hak Agama Sekolah Dilindungi

Intinya begini. Gereja-gereja di Ghana mendirikan sekolah jauh sebelum negara modern berdiri. Kini sebagian besar sekolah itu dibiayai pemerintah, dan muncul pertanyaan yang tidak sederhana: siapa yang berhak menentukan wajah sekolahnya?

Artikel ini merangkum apa yang sebenarnya disampaikan para pemimpin gereja, apa kata pihak yang keberatan, dan apa yang bisa dipetik sekolah-sekolah Kristen di Indonesia.

Apa yang Terjadi di Accra?

Pada forum Institut Urusan Ekonomi (IEA) di Accra, Pdt. Dr. Paul Kwabena Boafo menyampaikan sikap Dewan Kristen Ghana. Ia mantan Uskup Presiding Gereja Metodis Ghana.

Forum itu membahas rekomendasi Komite Peninjauan Konstitusi, yaitu tim yang mengkaji ulang Konstitusi Ghana 1992.

Pesan Boafo punya dua sisi. Reformasi harus melindungi kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama siswa. Pada saat yang sama, reformasi itu tidak boleh menggerus hak atas pendidikan maupun jati diri sekolah yang didirikan gereja.

Ia merujuk dua pasal. Pasal 25 Konstitusi Ghana menjamin hak atas pendidikan, sedangkan Pasal 21 menjamin kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama.

Satu catatan penting: Boafo sendiri mengakui bahwa sekolah yang dibiayai publik wajib menghormati jaminan konstitusional itu. Jadi ini bukan tuntutan “gereja bebas berbuat apa saja”.

Mengapa Dana Pemerintah Jadi Pangkal Soal

Logikanya mudah dipahami. Ada uang negara, maka ada aturan negara. Di banyak tempat, bantuan dana publik memang datang bersama penyesuaian kebijakan internal.

Pihak gereja menolak anggapan bahwa bantuan otomatis berarti pengambilalihan. Dewan Kristen Ghana dan Konferensi Uskup Katolik Ghana sebelumnya menegaskan bahwa dukungan pemerintah adalah kemitraan, bukan kendali negara.

Sekretaris Jenderal Dewan Kristen Ghana, Pdt. Dr. Cyril Fayose, bahkan lebih keras. Ia memperingatkan bahwa melarang sekolah menegakkan nilai-nilainya sama dengan mengubah sekolah misi menjadi sekolah sekuler.

Mengapa Sekolah Misi Ghana Minta Hak Agama Sekolah Dilindungi?

Ada tiga alasan yang paling sering diulang para pemimpin gereja.

• Sejarah. Gereja membeli tanah, membangun gedung, dan merumuskan karakter sekolah lebih dulu dari negara.
• Tujuan pendirian. Bagi gereja, ibadah dan pembentukan iman bukan tambahan, melainkan alasan sekolah itu ada.
• Hak institusi. Komunitas Kristen punya hak konstitusional menjalankan sekolah yang mengungkapkan imannya.

Ketua Nasional Kongres Demokrasi Nasional (NDC), Johnson Asiedu Nketiah, ikut bersuara. Ia berbicara pada perayaan seabad Gereja Advent Hari Ketujuh di Sekyedumase, Wilayah Ashanti.

Menurutnya, alasan bahwa gereja kehilangan hak mengajarkan dasar-dasar imannya karena negara ikut mendanai itu keliru. Ia juga mencatat bahwa sebagian besar sekolah misi Kelas A Ghana adalah sekolah misi, dan itu pertanda ada yang dikerjakan dengan benar.

Catatan Kritis: Prestasi Bukan Pembenaran Mutlak

Argumen “sekolah misi unggul, maka biarkan” kuat, tetapi tidak menjawab semuanya. Keunggulan akademik tidak otomatis membuktikan setiap aturan sekolah adil bagi semua siswa.

Di sinilah debatnya jadi menarik. Pembelaan terhadap sekolah misi akan lebih meyakinkan jika disertai jawaban jujur atas keluhan siswa yang berbeda iman.

Suara dari Sisi Lain: Kasus Wesley Girls

Kasus yang paling terkenal adalah Sekolah Menengah Atas Putri Wesley, sekolah milik Gereja Metodis. Akarnya insiden 2021, ketika seorang siswi Muslim dilarang berpuasa Ramadan.

Seorang pengacara, Shafic Osman, mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung pada Desember 2024. Ia menuntut penafsiran konstitusi atas hak beribadah di sekolah.

Perkembangannya berjalan lambat. November 2025, Mahkamah Agung memerintahkan dewan sekolah menjawab tuduhan. Pada 29 April 2026, majelis tujuh hakim menolak keberatan awal sekolah, sehingga perkara pokok bisa berlanjut.

Jaksa Agung membela hak sekolah menjalankan aturan sesuai tradisi Metodisnya. Konferensi Uskup Katolik Ghana juga bergabung sebagai pihak berkepentingan. Putusan akhir belum keluar, jadi kita belum bisa mengatakan siapa yang menang.

Jalan Tengah: Ibadah Sukarela dan Alternatif

Komite Peninjauan Konstitusi mengusulkan agar keikutsertaan dalam ibadah dan pengajaran doktrin bersifat sukarela, dengan pilihan alternatif bagi siswa yang tidak mau ikut. Tujuannya mencegah diskriminasi agama dalam pendaftaran, fasilitas asrama, kedisiplinan, sampai kepemimpinan siswa.

Sebelumnya sudah ada Nota Kesepahaman (MoU) toleransi beragama yang difasilitasi Dewan Perdamaian Nasional Ghana. Dokumen itu disahkan April 2024 dan mengatur kehidupan beragama di sekolah misi serta sekolah bantuan pemerintah.

Namun banyak pihak menilai MoU saja belum cukup. Karena itu muncul dorongan agar kepastian hukumnya naik ke tingkat konstitusi.

Ringkasan Posisi Para Pihak

Refleksi: Apa Artinya bagi Kita di Indonesia?

Alkitab memberi dua jangkar yang menurut saya tidak saling bertentangan. Amsal 22:6 berkata, “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.” Ayat ini menjelaskan mengapa gereja begitu serius soal pendidikan.

Namun 1 Petrus 3:15 mengingatkan cara kita mempertahankan iman, yaitu dengan lemah lembut dan hormat. Iman yang dipertahankan sambil menutup telinga terhadap keluhan sesama biasanya kehilangan daya kesaksiannya.

Menurut saya, ujian sekolah Kristen bukan seberapa keras ia menjaga aturan. Ujiannya adalah apakah seorang anak non-Kristen bisa berkata, “Di sekolah itu saya dihormati,” tanpa sekolah menanggalkan salibnya.

Pelajaran Praktis bagi Sekolah Kristen

Beberapa hal bisa diterapkan tanpa menunggu perubahan aturan apa pun.

• Tuliskan identitas sekolah secara terbuka saat pendaftaran, supaya orang tua memilih dengan sadar.
• Pisahkan yang wajib dari yang sukarela, misalnya kegiatan liturgis dan kegiatan pembinaan karakter.
• Siapkan ruang dan waktu ibadah bagi siswa lintas iman bila sekolah menerimanya.
• Libatkan guru yang terlatih, sebagaimana dibahas dalam cara meningkatkan kompetensi guru sekolah Kristen.

Soal hubungan gereja dan pemerintah dalam pendidikan, tulisan tentang kerja sama yang didorong Sinode GMIT memberi konteks lokal yang berguna. Perdebatan tentang pembiayaan sekolah juga pernah dibahas di seminar PGI soal sekolah gratis, dan itu berkaitan langsung dengan pertanyaan “siapa membayar, siapa menentukan”.

Sementara itu, sekolah tetap bisa menjadi tempat pembentukan karakter yang menyenangkan, seperti terlihat dari festival Bulan Keluarga SD GMIT dengan futsal dan fashion show.

Tanya Jawab Singkat (FAQ)

Kesimpulan dan Poin Kunci

• Dewan Kristen Ghana meminta jati diri sekolah misi dilindungi, tetapi mengakui kewajiban menghormati Pasal 21 dan Pasal 25.
• Gereja menilai dana negara adalah kemitraan, bukan hak mengatur ibadah dan doktrin.
• Keluhan siswa Muslim, terutama soal salat dan puasa, adalah bagian nyata dari perdebatan ini.
• Ibadah sukarela dengan opsi alternatif muncul sebagai jalan tengah yang dibahas.
• Kasus Wesley Girls belum diputus, jadi kesimpulan final masih terbuka.

Kotak Tips: Langkah Nyata Minggu Ini

Jika Anda pengurus sekolah, guru, atau orang tua, coba tiga hal ini. Pertama, baca ulang tata tertib sekolah dan tandai aturan mana yang menyangkut ibadah. Kedua, tanyakan apakah aturan itu sudah dijelaskan terbuka kepada calon siswa. Ketiga, ajak satu diskusi singkat di komite sekolah tentang cara menghormati siswa yang berbeda keyakinan.

Diskusi

Menurut Anda, di mana batas antara menjaga identitas iman sekolah dan menghormati hati nurani siswa yang berbeda? Pernahkah Anda mengalami situasi serupa di sekolah? Tulis pengalaman jujur Anda di kolom komentar, dan boleh juga kalau pendapat Anda berbeda dengan saya.

Bagikan Artikel Ini

Kalau tulisan ini menambah wawasan, bagikan ke grup gereja, komunitas guru, atau teman yang bergelut di dunia pendidikan Kristen lewat WhatsApp, Facebook, atau media sosial lainnya.

Tentang Penulis

Akang Loger menulis topik gereja, pendidikan, dan kehidupan umat Kristen. Profil lengkap bisa dilihat di halaman bio penulis.

Penafian

Artikel ini bersifat informatif dan bukan nasihat hukum. Perkara Wesley Girls masih berjalan dan sikap para pihak dapat berubah. Periksa sumber resmi untuk perkembangan terbaru.